JAKARTA - Kepala Badan Pengelola BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Dony Oskaria, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi agar proses konsolidasi badan usaha milik negara (BUMN) mampu membuka ruang seluas-luasnya bagi keterlibatan sektor swasta. Ia menegaskan bahwa ke depan, tidak seluruh lini sektor perekonomian akan dimonopoli dan dikerjakan oleh BUMN.
Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Dony selepas mengikuti rangkaian agenda Presidential Briefing bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada hari Jumat (31/7/2026).
Menurut pandangan Dony, kebijakan strategis ini merupakan wujud nyata dari visi kepala negara dalam membangun konsep Indonesia Incorporated, yang bertujuan untuk memperkuat kolaborasi erat antara pihak pemerintah dengan dunia usaha demi mendongkrak pertumbuhan perekonomian di tingkat nasional.
"Oh iya, tentu saja Presiden menyampaikan bahwa dengan adanya konsolidasi BUMN, akan banyak terbuka peluang bagi pengusaha-pengusaha swasta. Karena tidak semua sektor lagi akan dikerjakan oleh BUMN kan. Kami ingin tentu banyak sektor yang seharusnya bisa dikerjakan oleh swasta itu akan diberikan kepada swasta," ujarnya.
Ia menambahkan bahwa sinergi dan kerja sama yang solid antara jajaran pemerintah dan dunia usaha swasta menjadi salah satu poin krusial yang mendominasi pembahasan dalam pertemuan tersebut.
"Nah ini apa yang diharapkan oleh Pak Presiden menjadi Indonesia Incorporated gitu. Antara pelaku usaha swasta dan pemerintah bersama-sama membangun ekonomi kami ke depan," katanya.
Dony memaparkan bahwa sesi diskusi antara pihak pemerintah dan jajaran pengurus Kadin berlangsung dalam suasana yang terbuka dan dialogis. Pemerintah memaparkan garis besar arah kebijakan ekonomi nasional, sementara para pelaku usaha turut serta menyampaikan beragam masukan berharga yang berpijak langsung pada realitas kondisi di lapangan.
"Pada prinsipnya, sebagaimana sering disampaikan oleh Bapak Presiden, kita ingin tentu membentuk Indonesia incorporated ya. Bagaimana kebenaran kerja sama antara pemerintah dan dunia usaha. Tadi banyak diskusi yang sangat produktif, masukan-masukan dari dunia usaha," ucapnya.
Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa Presiden Prabowo juga menaruh harapan agar agenda pertemuan serupa dapat diselenggarakan secara rutin dan berkala, sehingga jalur komunikasi dua arah antara pemerintah dan dunia usaha bisa terjalin semakin intensif.
"Dan juga penyampaian visi dari pemerintah terhadap ekonomi kami ke depan. Dan tentu saja Presiden berharap pertemuan ini mungkin sering dilakukan sehingga kami mendapatkan banyak masukan juga dari pelaku usaha di lapangan. Ini tentu pertemuan yang sangat produktif, diskusinya berjalan dengan sangat baik, kedua pihak ya. Masukan dari dunia usaha, dari pelaku usaha dan juga dari pemerintah," katanya.
Ketika disinggung mengenai kemungkinan adanya pembahasan terkait proyek pengembangan industri kendaraan motor listrik, Dony secara tegas menepis hal tersebut dan menyatakan bahwa topik itu tidak menjadi agenda pembahasan khusus dalam rapat.
"Tidak membahas secara spesifik mengenai itu. Lebih banyak mengenai kerja sama antara kadin dengan pemerintah," tandas Donny.
Saat ini, pemerintah terus menggenjot proses konsolidasi BUMN melalui peran BPI Danantara sebagai langkah strategis untuk menaikkan tingkat efisiensi serta memperkokoh fungsi operasional BUMN. Di sisi lain, dorongan kuat dari Presiden Prabowo agar sektor swasta diberi keleluasaan menggarap bidang-bidang usaha di luar fokus utama BUMN diharapkan mampu menjadi katalisator dalam mempercepat roda pertumbuhan ekonomi nasional.