JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama Lembaga Administrasi Negara (LAN) menjalin kesepakatan untuk membendung bentuk baru terorisme di ranah digital.
Kepala BNPT Eddy Hartono mengungkapkan bahwa langkah ini diambil seiring kian adaptifnya penyebaran paham radikalisme, khususnya di media digital.
"Terorisme saat ini semakin adaptif di ruang digital. Kami berharap LAN dapat mendukung pengembangan karier sekaligus membangun kapasitas ASN di BNPT agar semakin profesional dan responsif terhadap dinamika ancaman," ujar Eddy saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (4/8/2026).
Upaya pencegahan tersebut diwujudkan lewat penjajakan kemitraan strategis guna meningkatkan kemampuan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menghadapi potensi ancaman terorisme serta ekstremisme berbasis kekerasan, saat audiensi di Jakarta, Senin (20/7/2026).
Kepala BNPT menyatakan bahwa karakteristik tugas ASN di lingkup BNPT tergolong khas lantaran menggabungkan fungsi administratif terbuka (overt) dengan operasi semi-intelijen tertutup (covert).
Sebab itu, menurutnya, diperlukan penguatan kelembagaan dan pengembangan kompetensi yang menyeluruh.
Di samping pembenahan internal, Eddy menggarisbawahi krusialnya peran BNPT sebagai badan sertifikasi untuk ASN yang bekerja di area berisiko tinggi (high-risk), seperti pengelola objek vital nasional (obvitnas).
"Jangan sampai dia terpapar, misalnya di PT Kereta Api Indonesia (Persero) ada petugas yang tugasnya memindahkan rel kereta nah ini krusial atau kalau di PLN biasanya petugas bagian turbin di PLTU. Dampaknya bisa sangat berbahaya bagi keamanan nasional," tutur dia.
Oleh karena itu, ia menilai sinergi erat bersama LAN menjadi hal yang sangat mendasar.
Menanggapi hal tersebut, Kepala LAN Muhammad Taufiq menyambut positif rencana kerja sama tersebut. Ia sepakat mengenai perlunya merancang skema baru guna membendung paham terorisme pada lingkungan ASN, walaupun materi mengenai intoleransi dan radikalisme pada dasarnya telah disisipkan ke dalam Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS sebagai pijakan awal pembentukan karakter.
"BNPT ini kan tugasnya mengedukasi penanggulangan terorisme apalagi wajah terorisme sudah berubah. Maka, kami perlu bersama rumuskan bagaimana menangkal pemahaman terorisme bagi ASN ini karena masuknya itu melalui pintu radikalisme dan intoleransi, meskipun selama ini materi tersebut sudah masuk ke dalam materi Latsar" kata Taufiq.
Bahkan, ia berencana memasukkan materi pencegahan terorisme ke dalam program pengembangan kebijakan serta kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim), utamanya yang berkaitan dengan bentuk-bentuk ancaman kontemporer.
Ia memandang materi tersebut amat sejalan dengan konsep cognitive warfare, di mana mekanisme algoritma digital mampu memengaruhi kinerja otak serta pola pikir manusia.
Sebagai langkah konkret pasca-audiensi, BNPT dan LAN berkomitmen untuk secepatnya menyusun Nota Kesepahaman (MoU) resmi sebagai fondasi hukum kolaborasi jangka panjang demi menjaga netralitas serta daya tahan ASN dari ancaman radikalisme.