JAKARTA - Pemerintah merumuskan arah respons empat kluster pembangunan utama lewat wujud policy brief guna mengantisipasi serta mengelola risiko yang ditimbulkan oleh fenomena el-nino kuat.
“Sebagai langkah konkret untuk memperkuat ketahanan nasional, kami bersama kementerian dan lembaga (K/L) serta pemangku kepentingan terkait, telah menyusun policy brief respons lintas sektor dalam menghadapi el nino kuat tahun 2026," ucap Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Leonardo A.A. Teguh dalam agenda Dialog Nasional “Memperkuat Respons Lintas Sektor Dalam Menghadapi Dampak El Nino Kuat” di Gedung Bappenas, Jakarta, Selasa (4/8/2026).
Dokumen tersebut tak sebatas memetakan risiko, melainkan juga memetakan sebaran dampak sekaligus merumuskan arah respons dalam empat kluster pembangunan utama.
Berdasarkan hasil pemantauan serta analisis prediktif dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Indonesia diproyeksikan berpotensi diterjang fenomena el-nino kategori kuat pada semester II-2026 dengan curah hujan ekstrem rendah, yakni di bawah 20 milimeter per bulan pada sebagian kawasan.
Tanpa adanya antisipasi sejak dini, potensi kerugian ekonomi nasional akibat perubahan iklim pada sektor-sektor prioritas ditaksir dapat menembus lebih dari Rp2 ribu triliun, terlebih dengan diperparah oleh fenomena el-nino.
Lantaran hal tersebut, Bappenas bersama K/L lainnya menyusun empat kluster pembangunan utama. Pertama yakni kluster hutan, lahan, dan pertanian yang menyimpan potensi penurunan curah hujan beriringan dengan risiko kebakaran hutan dan lahan, terutamanya pada wilayah Sumatera dan Kalimantan.
Pada sektor pertanian, lanjutnya, ancaman kekeringan membayangi produktivitas pangan, khususnya padi maupun komoditas perkebunan layaknya kelapa sawit dan kopi.
Oleh sebab itu, perlu disiapkan penguatan aksi pemadaman dan modifikasi cuaca, aktivasi sumur bor, penyaluran benih tahan kekeringan, pembenahan irigasi, serta perlindungan pertanian lewat asuransi pertanian.
Pada sisi yang berbeda, kondisi ini pun dinilai dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan budidaya tanaman musim kering layaknya palawija, tebu, hingga beberapa jenis hortikultura.
Dalam kluster energi dan sumber daya air, kekeringan dalam jangka panjang berisiko menyusutkan cadangan air dan debit sungai yang berimbas pada ketersediaan air baku, serta operasional Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).
Langkah respons yang disiapkan mencakup pengerukan serta pemeliharaan infrastruktur penampung air, konservasi daerah aliran sungai, hingga operasi modifikasi cuaca.
“Di saat yang sama, berkuranganya tutupan awan membuka peluang peningkatan produksi listrik dari pembangkit listrik tenaga surya termasuk PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) atap,” ungkap Teguh.
Berikutnya, pada kluster kesehatan, lonjakan suhu dan pergeseran kelembaban disebut dapat memicu kondisi yang mendukung perkembangbiakan vektor penyakit seperti dengue serta malaria. Suasana atmosfer yang kering turut memicu risiko gangguan saluran pernapasan.
Guna merespons hal itu, strategi pencegahan pada sektor kesehatan difokuskan pada penguatan surveillance penyakit sensitif iklim, kesiapsiagaan fasilitas kesehatan, jaminan pasokan air bersih pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes), serta komunikasi risiko kepada publik.
Terakhir, pada kluster pangan akuatik, Teguh menerangkan bahwa penguatan el-nino mampu memicu fenomena upwelling yang mengangkut nutrisi menuju permukaan air, sehingga berpotensi mendongkrak hasil tangkapan ikan pelagis seperti cakalang, tuna, dan tongkol, serta menopang produksi garam nasional.
Meski demikian, budidaya air tawar maupun rumput laut bakal kena imbas akibat perubahan suhu dan kualitas perairan.
Sejumlah strategi mitigasi yang sanggup dieksekusi mencakup penyusunan kalender produksi, pemanfaatan data oseanografi, hingga pendampingan teknologi budidaya yang efektif.
Mengacu pada policy brief tersebut, Pulau Jawa dinilai menanggung cakupan dampak paling luas, mulai dari pasokan air, pertanian, kesehatan, hingga PLTA, sekaligus menyimpan potensi besar bagi sektor lain seperti PLTS untuk produksi garam.
Sementara itu, Bali dan Nusa Tenggara berhadapan dengan isu ketersediaan air serta energi surya, Sulawesi mengantongi karakteristik dampak yang bervariasi, sedangkan Maluku dan Papua berpotensi mencatatkan peningkatan produktivitas pada sektor perikanan tangkap, meski dibayangi risiko kekurangan air untuk produksi tanah.
“Policy brief ini merupakan bentuk kerjasama lintas kementerian, termasuk dengan BMKG. Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas koordinasi data, analisis, dan pemikiran yang telah memperkaya di dokumen ini, sehingga dapat disusun secara rinci, saintifik, dan implementatif,” ujarnya.