JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintahannya berhasil mencatat efisiensi anggaran negara senilai US$18 miliar atau sekitar Rp303,14 triliun dalam beberapa bulan pertama masa kepemimpinannya.
Pernyataan ini disampaikan saat menghadiri Business Summit US–ASEAN di U.S. Chamber of Commerce, Washington D.C., Kamis, 19 Februari 2026 waktu setempat.
Menurut Prabowo, penghematan itu dicapai melalui pemangkasan inefisiensi birokrasi dan pembatalan proyek-proyek yang dianggap tidak produktif. Langkah ini dinilai sejalan dengan upaya beberapa negara lain yang juga menekankan pentingnya efisiensi dalam penggunaan anggaran negara.
“Saya merasa menjadi salah satu Presiden Indonesia yang dalam tiga bulan pertama pemerintahannya berhasil menghemat US$18 miliar secara tunai,” ujarnya.
Prabowo menekankan bahwa efisiensi bukan sekadar mengurangi pengeluaran, tetapi juga mengubah pola pengelolaan anggaran agar lebih rasional, fokus pada hasil, dan memiliki dampak nyata bagi masyarakat.
Pemangkasan Kegiatan Seremonial dan Perjalanan Dinas
Salah satu langkah yang ditempuh pemerintah adalah menekan pengeluaran untuk kegiatan seremonial di instansi pemerintah. Prabowo menyoroti tradisi perayaan ulang tahun lembaga atau daerah yang sering menghabiskan anggaran besar, namun tidak memberikan manfaat langsung bagi rakyat.
“Kegiatan seremonial sebaiknya dilakukan secara sederhana di lingkungan kantor, misalnya dengan makan siang bersama, sehingga tetap menjaga rasionalitas penggunaan anggaran,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah memangkas biaya perjalanan dinas luar negeri yang sebelumnya mencapai miliaran dolar. Prabowo menekankan praktik studi banding ke luar negeri yang dianggap tidak efektif dan tidak relevan dengan kebutuhan Indonesia.
Dia mencontohkan kunjungan ke Australia untuk mempelajari pengentasan kemiskinan, yang menurutnya kurang tepat karena Australia merupakan negara kaya. Bahkan, kunjungan ke Jepang pada masa libur Natal sempat mengganggu efektivitas agenda diskusi.
Tantangan dan Respons Publik terhadap Efisiensi
Prabowo mengakui bahwa penerapan kebijakan efisiensi tidak mudah dan memunculkan reaksi publik yang tidak selalu positif. Dia menyinggung munculnya demonstrasi yang menentang pemangkasan anggaran, yang menurutnya menjadi fenomena unik.
“Ini mungkin pertama kalinya dalam sejarah dunia ada demonstrasi yang menentang efisiensi pemerintah,” ujarnya.
Meski menghadapi tantangan, Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk terus memangkas pemborosan, dengan tujuan menciptakan kepastian hukum dan iklim investasi yang sehat. Menurutnya, investor asing tidak akan menanam modal di negara dengan ketidakpastian dan lemahnya penegakan hukum.
“Menurut pendapat saya sebagai orang yang juga pernah menjadi investor asing di negara ini, tidak ada yang mau masuk ke dalam ekonomi yang penuh ketidakpastian, atau yang tidak memiliki kepercayaan pada proses hukum dan penegakan hukum. Ini adalah salah satu hal terpenting,” ungkap Prabowo.
Transparansi dan Respons Cepat Pemerintah
Selain fokus pada efisiensi, Prabowo menyoroti pentingnya akses informasi publik yang semakin terbuka di era digital. Dia menyatakan sering menerima pesan langsung dari masyarakat, termasuk dari anak-anak desa, mengenai kondisi infrastruktur dan kebutuhan sehari-hari di daerah mereka.
Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah harus mampu merespons cepat aspirasi masyarakat agar kehadiran negara benar-benar dirasakan. Prabowo menegaskan bahwa transparansi dan respons yang cepat menjadi bagian dari tata kelola pemerintahan yang modern.
“Kami harus bereaksi cepat agar mereka merasa bahwa pemerintah pusat dan Presiden mereka mendengarkan dan bertindak,” kata Prabowo. Dengan cara ini, kepercayaan publik terhadap pemerintah dan kepastian implementasi program dapat meningkat, sekaligus mendorong iklim investasi lebih kondusif.
Dampak Efisiensi bagi Investasi dan Perekonomian
Penghematan anggaran yang dicapai pemerintah juga diharapkan berdampak positif bagi perekonomian nasional. Dengan anggaran yang lebih efisien, pemerintah dapat mengalokasikan dana secara lebih tepat sasaran, termasuk untuk sektor strategis dan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi.
Efisiensi ini tidak hanya mengurangi pemborosan, tetapi juga menjadi sinyal positif bagi investor. Investor cenderung menilai suatu negara dari kepastian hukum, rasionalitas anggaran, dan tata kelola yang transparan.
Oleh karena itu, langkah pemerintah memangkas pengeluaran yang tidak produktif sekaligus meningkatkan akuntabilitas anggaran menjadi strategi penting untuk menarik investasi asing.
Prabowo juga menekankan bahwa efisiensi harus diimbangi dengan respons yang cepat terhadap kebutuhan rakyat. Hal ini mencerminkan pemerintahan yang adaptif, transparan, dan berfokus pada penguatan daya saing ekonomi nasional, sekaligus menjaga kepercayaan publik.
Dengan kombinasi efisiensi anggaran, penguatan tata kelola, dan keterbukaan informasi, pemerintahan Prabowo berharap Indonesia menjadi negara yang lebih produktif, hemat, dan kompetitif di mata investor global.