JAKARTA - Ketua Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur, Adam Rusydi, menegaskan pentingnya mengetahui secara rinci rencana bisnis PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Jatim atau Bank UMKM Jatim sebelum menyetujui permintaan tambahan penyertaan modal sebesar Rp500 miliar. Pernyataan ini disampaikan Adam saat dihubungi pada hari Minggu.
Menurut Adam, saat sebuah bank daerah mengajukan tambahan modal, hal itu juga harus diikuti dengan peningkatan setoran dividen ke Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta langkah strategis yang jelas untuk memperkuat lini bisnis bank tersebut.
Kebutuhan Akselerasi Bisnis Bersama Penambahan Modal
Adam mengingatkan bahwa permintaan modal tambahan harus disertai dengan upaya akseleratif dari pihak Bank UMKM. Ia menekankan, “Jangan kemudian minta tambahan modal, tapi langkah-langkah akseleratif tidak ada. Tapi itu nanti kami bahas, kami masih belum tahu secara detail.” Pernyataan ini mencerminkan harapan DPRD agar penyertaan modal tidak hanya sebagai suntikan dana semata, melainkan juga menjadi pendorong pengembangan usaha yang konkret.
Dukungan Fraksi Golkar Terhadap Penambahan Modal
Sebelumnya, Fraksi Partai Golkar telah memberikan persetujuan secara resmi atas permintaan tambahan modal tersebut melalui juru bicara mereka, Sobirin, dalam sidang paripurna DPRD Jawa Timur. Sobirin menegaskan bahwa penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan langkah penting dalam menjalankan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 mengenai BUMD.
Sobirin juga menambahkan bahwa penambahan modal ini sangat dibutuhkan guna pengembangan usaha dan penguatan struktur permodalan Bank UMKM Jatim. “Penyertaan modal BUMD diperlukan dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54/2017 tentang BUMD, untuk pengembangan usaha dan penguatan struktur permodalan guna memperkuat usaha bisnisnya,” jelasnya.
Kinerja BPR Jatim Saat Ini
Secara umum, kondisi BPR Jatim saat ini dinilai dalam kategori A atau sehat dengan berbagai indikator positif. Salah satu indikator utama adalah kemampuan bank dalam menyalurkan kredit pada sektor produktif yang mencapai 91,95 persen, dengan fokus utama pada usaha mikro dan kecil. Sisanya dialokasikan untuk kredit konsumtif.
Pencapaian ini menunjukkan bahwa Bank UMKM Jatim memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan sektor usaha kecil dan mikro di Jawa Timur, yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah.
Kontribusi Deviden dan Pengelolaan Risiko
BPR Jatim berhasil menyetorkan deviden sebesar Rp9,4 miliar ke Pendapatan Asli Daerah Jawa Timur. Ini menjadi salah satu bukti kontribusi positif bank terhadap keuangan daerah.
Namun, DPRD juga mencermati angka Non-Performing Loan (NPL) yang tercatat sebesar 9,94 persen. Angka ini menggambarkan risiko kredit yang harus dikelola dengan baik agar tidak mengganggu kinerja bank secara keseluruhan. Penanganan NPL yang efektif menjadi salah satu aspek penting dalam rencana bisnis ke depan, terutama seiring dengan rencana penambahan modal.
Harapan DPRD Terhadap Rencana Bisnis Bank UMKM
DPRD Jawa Timur berharap agar PT Bank Perekonomian Rakyat Jatim dapat menyajikan rencana bisnis yang komprehensif dan realistis terkait penggunaan tambahan modal Rp500 miliar tersebut. Rencana bisnis ini diharapkan mencakup strategi pengembangan usaha, peningkatan kualitas layanan, serta langkah-langkah pengelolaan risiko yang matang.
Dengan adanya rencana bisnis yang solid, DPRD yakin penambahan modal dapat menjadi pemicu pertumbuhan Bank UMKM yang lebih baik dan berkelanjutan, sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat Jawa Timur.