JAKARTA - Tepat pada 1 Juli 1953, Bank Indonesia resmi berdiri sebagai bank sentral Republik Indonesia. Kehadirannya merupakan tonggak penting dalam upaya menegakkan kedaulatan ekonomi bangsa, menggantikan peran De Javasche Bank yang selama ini dikuasai pihak kolonial Belanda. Dua tahun sebelumnya, pada 1951, tekanan publik semakin kuat untuk memiliki bank sentral nasional, sehingga pemerintah membentuk Panitia Nasionalisasi De Javasche Bank (DJB). Setelah membeli 97 persen saham DJB, pemerintah menerbitkan Undang-Undang No. 11 Tahun 1953 tentang Pokok Bank Indonesia, yang menandai perubahan status BI dari bank kolonial menjadi bank sentral nasional.
Fungsi Awal Bank Indonesia: Lebih dari Sekadar Bank Sentral
Di masa awal berdirinya, Bank Indonesia tidak hanya bertugas mengatur kebijakan moneter. BI juga berperan sebagai bank komersial yang menyalurkan kredit sekaligus berfungsi sebagai bank sirkulasi. Kebijakan moneter saat itu masih ditetapkan oleh Dewan Moneter yang dipimpin Menteri Keuangan, sementara BI bertugas menjalankan kebijakan tersebut. Ini menunjukkan bahwa posisi BI pada waktu itu belum sepenuhnya independen dan belum menjalankan fungsi bank sentral secara penuh.
Perubahan Fungsi di Era Demokrasi Terpimpin
Pada era Demokrasi Terpimpin di bawah Presiden Soekarno, fungsi BI berubah total. Sistem ekonomi terpimpin diterapkan, dan Gubernur BI bahkan masuk kabinet sebagai Menteri Urusan Bank Sentral. Dewan Moneter dibubarkan, dan Bank Indonesia dilebur menjadi bagian dari Bank Negara Indonesia (BNI) sebagai Unit I. Namun struktur ini tidak bertahan lama karena pada 1968 pemerintah mengembalikan BI ke status bank sentral penuh, memisahkannya dari BNI dan memberikan BI tugas sebagai agen pembangunan, pemegang kas negara, dan pengatur moneter.
Deregulasi dan Krisis Moneter Asia
Era Orde Baru membuka jalan bagi deregulasi perbankan. Pada 27 Oktober 1988, Bank Indonesia meluncurkan Paket Kebijaksanaan Deregulasi Perbankan (Pakto 88) yang memperbolehkan bank swasta tumbuh pesat dengan perizinan yang dipermudah. Meski memacu pertumbuhan ekonomi, kebijakan ini membuka celah risiko yang berujung pada krisis moneter Asia tahun 1997. BI kemudian mengambil langkah penting seperti menerapkan kurs mengambang dan merestrukturisasi sektor perbankan guna mengatasi dampak krisis.
Bank Indonesia Menjadi Lembaga Independen
Pascakrisis 1997, reformasi besar dilakukan. DPR RI mengesahkan UU No. 23 Tahun 1999 yang kemudian disempurnakan dengan UU No. 3 Tahun 2004, yang menegaskan Bank Indonesia sebagai lembaga independen. BI kini tidak dapat diintervensi pemerintah dalam menjalankan tugasnya menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan. Peran BI menjadi sangat krusial untuk menjaga kestabilan ekonomi nasional dalam jangka panjang tanpa tekanan politik.
Transformasi BI dalam Menghadapi Tantangan Ekonomi Modern
Di masa kini, BI terus bertransformasi dengan mandat yang lebih luas. Terbitnya UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan memberi BI ruang gerak untuk menguatkan sektor makroprudensial. Transformasi ini meliputi perombakan struktur, pembaruan sistem, dan peningkatan kapasitas. BI diharapkan tidak hanya mengendalikan inflasi dan rupiah, tetapi juga memastikan sektor keuangan nasional kuat dan tahan guncangan, sehingga ekonomi Indonesia bisa tumbuh berkelanjutan.
Bank Indonesia, Pilar Ekonomi yang Tak Pernah Padam
Sejak berdiri, Bank Indonesia telah melewati berbagai fase krusial, mulai dari masa kolonial, demokrasi terpimpin, deregulasi hingga menjadi lembaga independen modern. Peran BI sebagai penjaga stabilitas moneter dan pengatur sistem keuangan terus berkembang menyesuaikan tantangan zaman. Bank Indonesia bukan sekadar institusi keuangan, melainkan pilar utama yang menjaga fondasi ekonomi Indonesia agar tetap kokoh dan mampu menghadapi dinamika global dari masa ke masa.