JAKARTA - Pemerintah kembali menghadirkan program inovatif guna meningkatkan kesejahteraan pekerja migran Indonesia (PMI). Mulai Agustus 2025, para PMI akan memiliki kesempatan untuk memiliki rumah sendiri melalui fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang khusus disiapkan bagi mereka. Langkah ini merupakan bentuk nyata dukungan pemerintah untuk memberikan rasa aman dan kenyamanan bagi para pekerja yang mengabdi di luar negeri.
Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Christina Aryani, menyatakan bahwa dalam program tersebut, pemerintah telah menyiapkan 20.000 unit rumah yang akan dialokasikan khusus bagi para pekerja migran. “Ada juga KUR perumahan untuk pekerja migran Indonesia yang akan kita jalankan bersama Menteri Perumahan. Di situ ada 20.000 unit rumah yang akan disalurkan untuk pekerja migran Indonesia,” ujar Christina.
Program KPR bagi pekerja migran ini tak hanya menghadirkan kemudahan dalam pembelian rumah, tetapi juga bagian dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang sedang direvisi khusus untuk pekerja migran. Pemerintah menargetkan revisi petunjuk teknis KUR rampung pada akhir Juli 2025, sehingga peluncuran program ini dapat berjalan lancar di bulan Agustus.
Dalam skema KUR yang diperbarui, pekerja migran dapat mengajukan kredit tanpa jaminan dengan plafon maksimal hingga Rp 100 juta. Dana yang dialokasikan untuk program ini pun tidak sedikit, yakni mencapai Rp 201 miliar. “Bulan Agustus akan mulai launching antara Menko Perekonomian dengan Menteri P2MI. KUR pekerja migran Indonesia ini, plafon yang tersedia Rp 201 miliar dan ditargetkan bisa menyentuh 2.769 debitur, di mana kreditnya tanpa jaminan untuk plafon maksimal Rp 100 juta,” jelas Christina.
Keberadaan KUR perumahan khusus pekerja migran menjadi jawaban atas kebutuhan rumah tinggal yang selama ini kerap menjadi kendala bagi pekerja migran dan keluarganya di tanah air. Selain itu, program ini merupakan kelanjutan dari komitmen pemerintah yang sudah dimulai dengan peluncuran rumah subsidi bagi pekerja migran pada Mei 2025.
Program rumah subsidi bagi PMI diluncurkan di Perumahan Bumi Pagaden Permai, Subang, Jawa Barat. Menteri P2MI Abdul Kadir Karding menegaskan bahwa program tersebut adalah realisasi dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan seluruh pekerja migran Indonesia memiliki hunian layak. “Jadi memang salah satu program kami menindaklanjuti programnya Pak Prabowo adalah memastikan bahwa seluruh pekerja-pekerja migran Indonesia ini harus punya rumah,” kata Karding.
Langkah pemerintah ini tidak hanya berdampak pada aspek sosial tetapi juga ekonomi. Kepemilikan rumah dapat menjadi fondasi stabilitas keluarga pekerja migran sekaligus aset yang bernilai investasi jangka panjang. Dengan KPR yang disesuaikan kebutuhan mereka, PMI dapat mengakses pembiayaan yang selama ini sulit didapatkan melalui jalur perbankan konvensional.
Pemerintah pun berupaya memberikan kemudahan prosedural agar para pekerja migran, yang sering kali memiliki mobilitas tinggi dan kondisi administratif yang rumit, dapat menikmati program ini tanpa kendala berarti. Revisi petunjuk teknis KUR yang tengah dikerjakan diharapkan bisa mengakomodasi kebutuhan khusus pekerja migran sehingga proses pengajuan dan pencairan kredit bisa berjalan cepat dan efisien.
Dengan adanya 20.000 unit rumah yang tersedia khusus bagi pekerja migran, diharapkan dapat memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan mereka, sekaligus mengurangi kesenjangan pemilikan rumah di kalangan pekerja migran yang selama ini masih tinggi. Selain itu, program ini menjadi sinyal positif bagi upaya pemerintah dalam memperbaiki perlindungan dan dukungan terhadap PMI.
Peluncuran program ini juga melengkapi berbagai skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) baru yang telah diperkenalkan pemerintah untuk menyasar berbagai segmen masyarakat, termasuk petani dan pekerja migran, yang membutuhkan akses pembiayaan tanpa jaminan dengan bunga rendah.
Dengan jumlah plafon yang besar dan tanpa jaminan, KUR perumahan ini diyakini mampu menjangkau ribuan pekerja migran yang selama ini belum memiliki kesempatan untuk memiliki rumah sendiri. Ini sekaligus menjadi wujud nyata inklusi keuangan yang merata dan menyentuh kelompok-kelompok yang sebelumnya sulit terlayani.
Keseriusan pemerintah dalam menyediakan fasilitas rumah bagi pekerja migran diharapkan dapat memperbaiki kualitas hidup mereka secara menyeluruh, tidak hanya saat bekerja di luar negeri, tetapi juga setelah kembali ke tanah air. Rumah yang layak menjadi sarana penting dalam menjaga kesejahteraan keluarga PMI dan memberikan kepastian masa depan.
Dengan peluncuran program KPR bagi pekerja migran yang dijadwalkan pada Agustus 2025, para pekerja yang selama ini berjuang di luar negeri akan mendapatkan akses yang lebih mudah dan terjangkau untuk mewujudkan impian memiliki rumah sendiri. Program ini sekaligus mengukuhkan komitmen pemerintah dalam mendukung PMI sebagai bagian integral pembangunan nasional.
