JAKARTA - Penyaluran KPR Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di Jawa Barat menunjukkan perkembangan yang menggembirakan selama semester pertama tahun 2025. Program ini menjadi salah satu solusi strategis untuk memenuhi kebutuhan rumah layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), pegawai pemerintah, dan pekerja swasta. Berdasarkan data dari Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), sudah ada 28.548 unit rumah yang berhasil tersalurkan di wilayah Jawa Barat.
Angka ini tidak hanya menunjukkan tren positif, tetapi juga menggambarkan komitmen pemerintah bersama berbagai pemangku kepentingan dalam mendorong percepatan pemenuhan kebutuhan perumahan. Berdi Dwijayanto, Asisten Manajer Pembiayaan BP Tapera, menyatakan bahwa target nasional sebelumnya sebanyak 220.000 unit rumah telah diajukan untuk dinaikkan menjadi 350.000 unit. Hal ini menunjukkan adanya optimisme terhadap kapasitas dan potensi penyaluran KPR FLPP ke depan.
“Kalau targetnya itu secara nasional sebelumnya 220.000 unit, tapi sudah diusulkan oleh pusat menjadi 350.000 unit,” ujar Berdi dalam rilis resmi yang diterima pada awal Juli 2025.
Meski hasilnya cukup menggembirakan, Berdi mengakui bahwa masih ada sejumlah tantangan, terutama dalam penyampaian informasi mengenai program ini kepada masyarakat luas. Untuk mengatasi hal tersebut, BP Tapera menggandeng Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Bank BJB, sebuah lembaga keuangan daerah yang memiliki peran strategis dalam penyaluran KPR FLPP.
“Minggu ini kita keliling bareng bank bjb. Kemarin, dari penandatanganan MoU antara Pemprov Jabar, BP Tapera, dan Bank BJB, disepakati target penyaluran sebesar 10.000 unit rumah,” ungkap Berdi.
Program KPR FLPP ini memang dirancang untuk menyasar berbagai kalangan, mulai dari Aparatur Sipil Negara (ASN), tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), pekerja swasta, hingga masyarakat berpenghasilan rendah di Jawa Barat. Berdi menegaskan ada batasan penghasilan bagi ASN yang ingin mengakses program ini, yakni maksimal Rp 8,5 juta bagi yang masih lajang dan Rp 10 juta bagi yang sudah berkeluarga.
Sementara itu, pekerja swasta dapat memanfaatkan program ini dengan mengikuti aturan penghasilan berdasarkan Upah Minimum Regional (UMR). Meskipun begitu, rumah subsidi yang tersedia sering kali berada di wilayah pinggiran kota. Kondisi ini terjadi karena harga tanah di pusat kota yang tinggi menyulitkan pengembang untuk menyediakan hunian dengan harga terjangkau.
“Di Jawa sendiri harga rumah subsidi maksimal Rp166 juta. Jadi pengembang pasti cari tanah di pinggiran kota, tapi tetap terjangkau, paling sekitar sejam perjalanan dari pusat kota,” jelas Berdi. Dengan demikian, program ini tetap mengupayakan agar rumah yang dibangun berada dalam jangkauan yang wajar bagi masyarakat berpenghasilan rendah, meskipun lokasinya berada di luar pusat kota.
Mandata Khusus Project Head Akselerasi FLPP Bank BJB, Indra Prayoga, mengatakan bahwa bank bjb mendapat mandat khusus dari Direktur Utama untuk mempercepat penyaluran KPR Sejahtera FLPP di Jawa Barat. Dukungan penuh juga datang dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman dan para kepala daerah yang memprioritaskan penyaluran bagi ASN dan P3K, mengingat banyak dari mereka yang belum memiliki rumah sendiri.
“Pak Maruara Sirait, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman saat pertemuan di Gedung Pakuan meminta fokus ekspansi FLPP di Jawa Barat. Kepala daerah pun sepakat memprioritaskan P3K dan ASN karena banyak dari mereka yang belum memiliki rumah,” jelas Indra.
Bank BJB dipilih menjadi salah satu penyalur utama KPR FLPP karena sebagian besar P3K dan ASN di Jawa Barat sudah menggunakan bank ini sebagai payroll mereka. Hal ini mempermudah proses verifikasi data dan penyaluran pembiayaan, sekaligus memastikan kelancaran pembayaran cicilan oleh debitur.
“Kemarin kita mendapatkan tambahan kuota dari BP Tapera menjadi 10.000 unit untuk bank bjb, naik dua kali lipat dari tahun lalu yang hanya 4.970 unit,” tutur Indra. Meski fokus utama adalah pegawai pemerintah, pihak bank tidak menutup kemungkinan pekerja swasta untuk ikut mengakses program selama memenuhi persyaratan penghasilan dan prosedur perbankan.
Indra juga menekankan pentingnya proses verifikasi yang ketat terhadap calon debitur, khususnya dari kalangan pekerja swasta, untuk menjamin kelayakan kredit sekaligus meminimalisasi risiko tunggakan pembayaran cicilan. “Prosedur bank tetap dijalankan ketat. Kita juga kerja sama dengan pengembang. Biasanya ada program tambahan, seperti hadiah peralatan rumah tangga, tergantung inisiasi dari developer,” ujarnya.
Keseriusan pemerintah dan pihak terkait dalam mempercepat penyaluran KPR FLPP di Jawa Barat menunjukkan bahwa penyediaan rumah layak bagi masyarakat dengan kemampuan finansial terbatas merupakan prioritas utama. Program ini tak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan dasar hunian, tetapi juga berkontribusi pada stabilitas sosial dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Penyaluran KPR FLPP yang terus meningkat ini juga menjadi momentum penting bagi sektor properti dan perumahan untuk bangkit, khususnya pascapandemi yang sempat menimbulkan tantangan besar dalam industri properti. Dengan dukungan regulasi yang terus diperbaiki dan sinergi antar pemangku kepentingan, diharapkan target 10.000 unit rumah di Jawa Barat melalui skema FLPP dapat tercapai bahkan terlampaui.
Selanjutnya, percepatan dan perluasan sosialisasi program di kalangan masyarakat serta peningkatan aksesibilitas melalui lembaga-lembaga perbankan diharapkan bisa mengatasi kendala yang masih ada. Kerja sama lintas sektoral menjadi kunci agar program perumahan bersubsidi ini benar-benar menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan.
Secara keseluruhan, program KPR Sejahtera FLPP di Jawa Barat yang telah menyalurkan lebih dari 28 ribu rumah pada paruh pertama tahun ini merupakan gambaran nyata upaya konkret dalam mengatasi masalah perumahan di Indonesia. Dengan berbagai inovasi dan dukungan dari pemerintah daerah, perbankan, dan pengembang, peluang bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah layak semakin terbuka lebar.
